Pilihan Golput Sebagai Jawaban atas Komodifikasi Pemilu

Inilah fase-fase subsisten masyarakat kita, ditandai kemiskinan semakin menjamur, karena kebutuhan terus mendesak. Fenomena kelaparan, kekurangan gizi dan meningkatnya angka kriminalitas merupakan efek dari kemiskinan dimasyarakat. Apakah mereka berbuat begitu, karena keterdesakan ekonomi karena kebutuhan survival yang mutlak harus dipenuhi.

Kegagalan politik itulah yang tengah dialami bangsa ini. Sistem politik yang dibangun gagal menjawab realitas kemiskinan ekonomi. Pemerintah telah mengingkari hak rakyat terutama pemenuhan hak hidup dan membiarkan mereka berjuang sendiri. Tidak berhasil mencapai kemandirian politik (berdikari), pemerintah telah mengikat diri dalam logika pasar dan menggantungkan nasib rakyat pada IMF dan Bank Dunia. Sistem inilah yang membelenggu negara sedang berkembang, yaitu sistem ekonomi kapitalisme neo-liberal

Menarik sekali jika membandingkan situasi masyrakat kita sekarang dengan apa yang dialami Eropa khususnya sewaktu revolusi industri di Inggris. Yang ditandai oleh peralihan dari produksi pertanian ke industri pada akhir abad ke -18. dari analisa sosiologis, peralihan tersebut berlanjut dengan masuknya ide rasionalisasi sekuler abad ke 16 dan 17 kedalam nilai-nilai di masyarkat. Inilah yang tidak dialami negara kita, jelas saat ini mitos budaya dan dogmatisme tradisional agama masih hidup dan menjadi dogma atas realitas kemiskinan yang dianut mayoritas rakyat saat ini.
Sementara itu ditengah krisis global, negeri ini tengah berdandan mempersiapkan pemilu legislatif pada tanggal 9 April mendatang. Akibatnya di beberapa hotel sekaligus tempat pariwisata dikabarkan banyak kamar yang sudah full di pesan (Jawa Pos, 3-April-2009). Mereka kebanyakan berasal dari kota yang menjadikan ajang libur pemilu ini sebagai long weekend.
Sadar politikkah mereka? Jelas kebanyakan yang berlibur berasal dari kalangan terdidik, yang notabene dari kelas menengah keatas. Jadi, jelas mereka tahu apa resiko antara memilih dan tidak.
Lantas bagaimana dengan kaum miskin? Bagaimana mereka akan menyikapi pemilu ini. Ada dua kemungkinan pertama, mereka mungkin akan mencoblos karena didesa tidak ada liburan. Atau kedua, mereka akan golput dengan memilih bekerja ke sawah saja. Sebuah pilihan, itulah hakikat pemilu, dengan jaminan kebebasan, siapapun berhak memutuskan akan mencontreng atau tidak.
Dibeberapa suratkabar prediksi golput akan mencapai 40% dari total suara pemilih. Sungguh sayang jika biaya triliunan rupiah yang dikeluarkan pemerintah, jika ternyata masyarakat enggan mencoblos. Bandingkan pada masa Orde Baru dulu, saat pemilu berarti TPS penuh sesak. Ternyata, jaminan kebebasan bagi pemilih tidak berhasil mendorong mereka datang ke TPS, justru kesadaran politik mereka menurun.
Jika dihubungkan dengan perubahan nilai di masyarakat dengan perubahan perilaku memilih ini. Penulis mencoba menghubungkan dengan kemunculan rasionalitas pemilih. Seiring dengan arus kapitalisme yang berkembang, pemilu dilihat sebagai komoditi (barang ekonomis) saja dimata konstituen. Pemilih menilai seberapa menguntungkankah pemilu, jika dihubungkan dengan perubahan ekonomis mereka?
Fenomena globalisasi dengan masuknya nilai untung-rugi menggeser nilai pentingnya partisipasi dalam pemilu. Partisiipasi politik akan dianggap merugikkan dan tidak efisien manakal hasil dan perubahan nyata atas nasib ekonomis mereka nihil.
Budaya mengumpulkan uang dan mengakumulasi keuntungan inilah yang saat ini terjadi. Masyarakat mengukur semuanya dari uang, karena tidak ada yang tidak mungkin dibeli. Termasuk suara pemilih, siapa yang mampu membayar suara lebih tinggi itu yang akan dipilih. Disinilah terjadi kemerosotan nilai lama, seperti agama, adat-istiadat dan Etika. Masyarakat teah mengganti preferensi budaya politik lama yang lebih berbasis pada politik aliran dan etika politik dengan uang sesuatu yang dapat diukur.
Satu contoh pranata yang harus berhadapan dengan kapitalisme adalah agama. Terjadi nilai agama disangsikan, agama perlahan diacuhkan karena tidak menjanjikan keuntungan materiil. Semakin orang dalam memahami agama semakin mereka menjadi pemimpi. Kaum agamawan dinilai hanya berbicara perihal teks saja, tentang dosa, pahala, etika semetara mereka sendiri terasing dari peradaban. Apa gunanya berbicara tentang tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang sementara, mereka dalam keadaan miskin papa dan kelaparan akibat tidak beruang?
Disinilah nilai lama ditantang, yakni sebuah teologi pembebasan untuk melepas realitas kemiskinan dan keterpinggiran akibat sisitem ekonomi yang tidak berpihak terhadap si miskin (Gustavo Gutierez:2003). Perdebatan tentang agama dan debat antar ideologi, partai dan caleg ditelevisi yang memakan waktu berjam-jam dan tentu saja banyak melahirkan dana, sudah suharusnya diakhiri. Rakyat kecil sudah kenyang dan matirasa terhadap tekhnik persuasi dan pidato tanpa bukti. Karena toh, sepanjang orde mereka hanya menjadi bulan-bulanan partisipasi politik kaum elite saat pemilu saja.
Bukankah keberadaan kita didunia untuk mencari kebahagiaan. Kebahagiaan untuk hidup menjadi manusia yang mampu memenuhi kebutuhan. Tidak mengalami kesulitan ekonomis, menggantungkan kebutuhan pada pinjaman dan hutang melulu. Itulah agenda dan semangat bersama yang seharusnya dibawa pada pemilu ini.
Gejala-gejala dimasyarakat sekarang menampakkan bahwa, publik sudah kebal terhadap manipulasi elite. Manipulasi kebenaran dengan kata-kata retoris dengan nilai-nilai abstrak seperti kemakmuran, kebahagiaan, perlindungan HAM, penegakan hukum dll. Peralihan masyarakat telah menjadikan ketimpangan sebagai guru untuk berfikir dan menentukan sikap seperti adanya ketimpangan kaya-miskin, laki-perempuan, desa-kota dll. Solusinya, dengan mewujudkan pemilu yang mampu mengubah budaya banyak berjanji tanpa bukti menjadi pembuktian dulu baru banyak janji, semoga 9 April nanti harapan itu semakin mewujud.
Aktivis PMII
Mahasiswa Ilmu Politik
Unair Surabaya

Share